Menu Tutup

Pandemi seharusnya tidak dilihat sebagai momen politik sebelum Pilkada

Oleh: Novli B Thyssen SH, Ketua KIPP Jatim

– TRIBUNNEWS.COM-Panitia Pengawas Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan Bupati di 19 kabupaten / kota di Jatim bahwa mereka telah merumuskan implementasi rencana daerah 2020 Jadwal Pilkada tidak memanfaatkan situasi pandemi Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020. Mengingat kemampuan kepala daerah sebagai pengambil keputusan daerah, potensi kepala daerah untuk menyalahgunakan kekuasaannya sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa: mengalokasikan sumber daya manusia pada jabatan dan jabatan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Misalnya menempatkan seseorang “dalam satgas atau satgas daerah yang bekerjasama dengan Covid 19.” Setelah menempatkan posisi strategis tersebut, orang menduga bahwa sangat mungkin untuk mensosialisasikan calon pemimpin daerah dan masyarakat. . — Membaca: Menghargai Sikap Saya, Pimpinan DPD Mengevaluasi Esensi Aksi Pilkada Bulan Desember

Bacaan: Jika Bupati Tidak Kerjasama Dalam Alokasi Dana Pilkada, Ini Penjelasan Kementerian Dalam Negeri- — Penempatan di lokasi yang strategis dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat dan untuk menunjukkan manfaat pemilu di masa mendatang di kantor.Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa transfer untuk menggantikan pos desain instansi pemerintah yang kemudian memenangkan pemilu.

Dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kekuasaan yang menguntungkan atau merugikan negara tertentu. , Tata Cara dan Kegiatan Calon.

Baik di daerah sendiri atau di daerah lain selama enam bulan, sampai pasangan calon terpilih dinilai sebelum tanggal penjurian pasangan calon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi