Menu Close

Efektivitas PSBB dalam pemulihan ekonomi

Penulis: Juru bicara MPR Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM- ketika masing-masing pemerintah daerah (Pemda) mulai menyadari urgensi pandemi saat ini dalam 19 pemulihan ekonomi Covid, pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) telah menjadi kebijakan yang tidak valid. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara bersamaan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Guna mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah perlu mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku usaha dapat melakukan kegiatan produksi. Ketika kasus Covid-19 meningkat, siapa pun bisa mendengarkan data publik, dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menularkan rasa takut tersebut kepada masyarakat yang ditimbulkannya – sebaliknya, dalam pandemi Covid 19, pemerintah harus dan harus membangun optimisme publik. Seperti kita ketahui bersama, pandemi ini telah merusak fondasi perekonomian. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah juga harus menjadi yang terdepan dan penggerak dalam mengupayakan dan memprakarsai perbaikan landasan ekonomi. Demi kemaslahatan semua lapisan masyarakat, harus ada keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini pada waktu yang bersamaan.

Karena dalam pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk merawat ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, tetapi juga harus bijak menangani lebih dari 200 juta orang Indonesia yang sudah mengambil risiko pandemi ini. Kebutuhan yang beragam. Semua pemerintah daerah juga harus memperhatikan bidang animasi lain yang akan datang dan dinamika kehidupan seluruh masyarakat. Sedikit orang yang kecewa karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat setelah berbulan-bulan PSBB.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara komprehensif perumusan kebijakan, termasuk kebijakan publik yang diadopsi selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan di bidang kesehatan seharusnya tidak menyebabkan atau menyebabkan kerusakan serius pada sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain.

Ketika pemerintah daerah berusaha memutus rantai penularan Covid-19 dengan mengadopsi metode ini berdasarkan kebijakan PSBB, kebijakan tersebut hendaknya tidak membawa risiko kerugian bagi sektor lain (terutama sektor ekonomi). Oleh karena itu, pertimbangan secara keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan harus melihat dan menghayati data kehancuran semua subsektor ekonomi, data peningkatan jumlah pengangguran, dan data pengangguran harian. Sumber pendapatan, konsekuensi bagi anak-anak, remaja dan mahasiswa yang tidak bisa tinggal di rumah, hingga kerugian besar yang harus ditanggung oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Jadi, setelah enam bulan kehidupan gelap, Anda harus memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang mengikuti prosedur kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pengawasan dan pengendalian harus dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah daerah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencontohkan terdapat 1.344 pedagang aktif yang terpapar Covid -19, dan mereka berasal dari 239 pasar di India. 27 provinsi. Jumlah terbesar adalah DKI Jakarta dengan 321 boks dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betaKarena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal, PA PSBB gagal. Pasar adalah tempat bertemunya banyak pembeli dan penjual. Tentunya jika tidak dipantau, potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini layak mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian sanitasi di tempat umum. Dalam hal ini, terdapat beberapa petunjuk khusus yang menunjukkan bahwa ratusan pemerintah daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), perlu menekankan dan mengawasi persoalan terkait persiapan Pilkada 2020 secara serentak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi